VBL, Gubernur NTT yang Tidak Peduli Pencitraan

1616836597
Primus Dorimulu. (Foto: BeritaSatu).

Ia beberapa kali melontarkan rumus ini, miskin sama dengan bodoh plus malas. “Orang NTT tidak maju-maju karena kebanyakan omong, tapi malas kerja,” katanya.

Oleh Primus Dorimulu

Setelah tiga bulan video viral acara di Semau, dua pekan terakhir ini beredar video viral dari Pulau Sumba Timur.  Masyarakat yang haus akan cerita sensasi langsung menelan bulat-bulat narasi yang hendak disampaikan oleh para penyebar video. Isu yang dihembus video berdurasi tiga setengah menit itu sekonyong-konyong menjadi trending topic di media sosial.

Ada yang sekadar memviralkan video tanpa bermaksud apa-apa. Namun, jauh lebih banyak pihak yang memang dengan sengaja memviralkan secara masif video itu sesuai framing mereka dengan tujuan untuk menyudutkan sang gubernur. Video dikemas dengan narasi yang menyalahkan gubernur.

Nada tinggi, ancaman “flungku”, dan  kata “monyet” yang dilontarkan gubernur “digoreng” habis dengan satu tujuan: membentuk citra buruk tentang Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Mereka ingin VBL dicitrakan sebagai pemimpin yang tak punya etika dan mengasari warganya sendiri. Dengan demikian, VBL tidak layak lagi memimpin NTT. Kalau tidak bisa diturunkan saat ini juga, paling tidak, VBL gagal pada pemilihan gubernur 2024.

Dalam video singkat yang viral itu terlihat Gubernur NTT berdebat terbuka dengan seorang bapak, Umbu Maramba Hau (UMH), yang mengaku dirinya pemilik lahan peternakan yang selama ini menjadi aset Pemprov NTT.

Ada pihak yang menyebut UMH sebagai salah satu pemimpin ulayat Marapu sekaligus pemimpin agama lokal, agama Marapu. Lahan seluas 500 ha yang hendak dijadikan lokasi peternakan sapi wagyu dinyatakan sebagai salah satu kawasan miliknya.

Pertemuan Gubernur VBL dengan puluhan warga Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur berlangsung hari Sabtu (27/11/2021) pagi, sekitar pukul 10.00 Wita di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan NTT.

Dialog itu merupakan salah satu agenda kunjungan kerja gubernur selama tiga hari di Sumba Timur. Saat itu, gubernur didampingi Staf Khusus Stef Bria Seran dan Bupati Belu Agustinus Taolin. Belu sedang mempersiapkan lahan untuk usaha serupa.

Gubernur ingin melihat dari dekat sekaligus berdialog dengan masyarakat setempat untuk menjelaskan rencana pembangunan ranch peternakan sapi unggul jenis wagyu. Gubernur dan rombongan sempat mengitari lokasi UPT.

Meski belum pernah digarap secara baik, lokasi ini selalu dalam pengawasan pemerintah, sebelum maupun setelah pengalihan status lahan dari pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) ke Pemprov NTT.

Saat ini, lahan  terpagar rapi. Ada bangunan kantor UPT, asrama, kandang ternak, sapi milik pemprov, dan ada ASN yang mengelola lahan itu. Di lahan ini pernah ada sapi lokal jenis ongole yang kemudian oleh gubernur dibagikan kepada masyartakat sekitar. Karena lokasi ini hendak dikelola secara modern menjadi tempat pengembangan dan uji coba sapi jenis wagyu, sapi dengan daging kelas preminum, hasil kerja sama Kementan dan Pemprov NTT.

Nanti ada penanaman rumput agar sapi mendapatkan pakan sepanjang tahun. Semuanya nanti dikerjakan oleh perusahaan swasta yang ahli di bidangnya.

Peternakan sapi modern merupakan salah satu program VBL untuk mengembalikan kejayaan NTT pada masa lalu. NTT hingga tahun 1960-an dikenal sebagai lumbung ternak nasional. Sumba tidak saja dikenal dengan kuda sandalwood, melainkan juga sapi ongole. Waingapu merupakan pelabuhan ternak yang cukup besar pada masa itu.

VBL hendak mengembalikan kejayaan itu. Tapi, tidak lagi dengan mengembangkan sapi ongole, melainkan sapi wagyu yang terkenal dengan daging premium. Sukses peternakan di Sumba Timur segera diikuti oleh wilayah lain. Bibit sapi wagyu yang sukses dikembangkan di Sumba Timur akan sebarkan ke seluruh wilayah Sumba, Timor dan Flores. Masyarakat setempat akan dilibatkan sebagai peternak.

Peternakan sapi di Sumba Timur dilengkapi dengan lahan rumput jenis tertentu. Pemprov akan membangun infrastruktur air bersih agar ternak cukup minum dan rumput bisa bertumbuh subur sepanjang tahun. Pendeknya, peternakan hendak dikelola secara modern oleh ahlinya. Cara lama yang terbukti gagal diganti dengan cara baru.

Tahap pertama, 100 ekor sapi wagyu akan didatangkan dari Australia oleh PT Asiabeef, terdiri atas 96 betina dam 4 jantan. Sapi wagyu berjumlah 100 ekor itu adalah hibah dari Kementan kepada Pemprov NTT dengan dana yang bersumber dari APBN. Pemprov NTT menyediakan anggaran  Rp 5 miliar tahun anggaran 2022 untuk pengadaan pakan dan berbagai hal untuk menopang suksesnya proyek pengembangan sapi wagyu.

Pada Januari 2022, sapi unggul itu akan tiba di Sumba Timur. Karena itu, lokasi pengembangan harus siap dan kunjungan gubernur dimaksudkan untuk memastikan persiapan lahan. Ketika investor mulai berusaha, tidak boleh ada masalah lahan.

Gubernur mengunjungi lokasi ini karena sebelumnya ada pekerja yang dihentikan kegiatannya oleh penduduk setempat yang mengklaim sebagai pemilik lahan. UMH disebut-sebut sebagai pihak yang melarang petugas mempersiapkan lahan.

Pemenang tender pengadaan sapi wagyu adalah CV Bara Hardam Karhan, kontraktor asal Samarinda, Kalimantan Timur. Sedang pemenang tender pengadaan pakan adalah CV Tara Cemerlang, kontraktor asal Waingapu, Sumba Timur. Pengadaan pakan bersumber dari APBD NTT 2021 dengan nilai 328 juta.

Gubernur VBL mengakui, putranya, Leon Laiskodat, memiliki relasi dengan perusahaan swasta itu dan belajar berbisnis dari perusahaan meski dalam profil dua perusahaan ini tidak ada namanya.

“Kalau anak saya itu berhubungan baik dengan investor, itu kan baik. Kalau dia  belajar kerja, itu kan baik. Lain cerita kalau dia datang ke kantor gubernur untuk minta fee. Itu anak yang tidak benar. Kalau mendorong anak untuk ikut investasi, sesuatu yang tidak semua orang NTT bisa lakukan, itu kan bagus,” ungkap VBL saat dikonfirmasi pers usai kasus video Sumba yang viral itu.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Dalam pengelolaan ternak sapi, kata gubernur, Pemprov NTT menggandeng PT Asiabeef, perusahaan yang sudah berpengalaman mengelola  peternakan sapi di Sumba. Asiabeef adalah perusahaan asing asal Brasil yang sudah berinvestasi di Sumba, jauh sebelum VBL menjadi gubernur.

Dialog gubernur dengan warga tidak ujuk-ujuk. Sebelumnya, aparat Pemprov NTT sudah melakukan pendekatan budaya dengan mendatangi rumah para pemimpin ulayat Marapu. Aparat pemprov juga sudah mengunjungi rumah kediaman UMH untuk berdialog. Sedang sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di Kantor UPT. Masyarakat setuju, tokoh masyarakat setuju. Lahan peternakan diakui masyarakat dan pemimpin ulayat, juga UMH, sebagai aset Pemprov NTT.

Klik dan baca juga:  Asa Energi Baru Terbarukan di NTT

Lahan seluas 500 ha ini berada di wilayah Swapraja Rindi-Mangili. Pada tahun 1952, tanah itu diserahkan Kepala Swapraja Mangili Umu Nai Pajaru kepada Kementerian Pertanian untuk digunakan sebagai lokasi karantina sementara dan selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Waingapu.

Di sana ada karantina terpusat. Sapi dari seluruh Sumba dikarantina di Waingapu. Waktu itu, Sumba masih menjadi lumbung ternak sapi untuk Jakarta.

Jarak 1952 dan 2021 cukup jauh, yakni 69 tahun. Selama kurun waktu yang panjang ini, tidak ada klaim dari pemangku ulayat Marapu terhadap lahan yang diserahkan Swapraja Mangili. Saat Umbu Mehang Kunda (UMK) menjadi bupati Sumba Timur, 2000-2008, ia memberikan penegasan bahwa tanah peternakan itu adalah milik negara.

Berawal sebagai ASN, UMK kemudian menjadi politisi Golkar dan pernah menjadi Ketua Komisi III DPR RI. Bangsawan Sumba Timur ini dihormati sebagai intelektual Sumbar, tidak hanya politisi dan birokrat.

Menilai dengan jernih

Bukan hanya UMH dan putranya yang tidak senang dengan kata “nanti saya bangun flungku kau” dan “monyet kau” bila kata-kata itu tidak diucapkan dalam suasana bercanda. Setiap orang normal tidak suka dengan kata itu.

Tapi, jika kita jernih menyimak jalannya pertemuan dan diskusi yang terjadi, kita bisa “memahami” mengapa kata-kata itu bisa keluar dari mulut Gubernur VBL.

Pertama, gubernur kesal ketika  penjelasannya acap diinterupsi UMH dan pemuda berkaos hijau yang hadir dalam pertemuan itu. Sepanjang dialog, pemuda ini terus-menerus menyelutuk dengan tidak beretika. Sudah ditegur oleh orang sekitar, termasuk polisi, si pemuda tidak menggubris. UMH juga menunjukkan ketidaksabaran. Belum selesai gubernur bicara, ia langsung menyambar.

Dalam etika pergaulan, interupsi membuat lawan bicara tidak nyaman. Interupsi yang terus-menerus dilakukan membuat kesal lawan dialog meski lawan dialog itu adalah anak buahnya, pihak yang usianya lebih jauh muda, atau pun rakyatnya.

Bisa dibayangkan jika yang dibikin kesal dengan interupsi bertubi-tubi adalah orangtua kita atau pemimpin, dan yang melakukan interupsi adalah anak kandung, anak buah, atau rakyatnya.

Dalam masyarakat yang beradab, pertama, menginterupsi pemimpin adalah tindakan tidak etis. Biarlah pemimpin menjelaskan pemikirannya sampai selesai. Akan ada giliran anak buah menyampaikan pertanyaan, saran, atau pandangan. Yang terjadi di Sumba Timur, UMH dan putranya, terus-menerus menginterupsi gubernur.

Kedua, gubernur menjelaskan bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan tanah peternakan itu. Saat Umbu Mehang Kunda menjadi Bupati Sumba Timur 2000-2008, dirinya berkeliling di seluruh kabupaten, termasuk ke lokasi peternakan itu, dan tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan.

Saat menjadi kepala desa pun, UMH tidak mempermasalahkan dan berjuang habis-habisan agar lahan peternakan itu diserahkan kepadanya.

Jika dihitung sejak zaman Swaparja Mangili, 1952, saat tanah ulayat diserahkan, penyerahan tanah ulayat itu sudah 69 tahun silam. Mengapa selama ini tidak dipersoalkan lawan jalur hukum? Mengapa ketika VBL mengunjungi lokasi, lahan itu diprotes dengan sengit hingga mengabaikan etika?

Ketiga, tanah ulayat di NTT umumnya tidak terorganisasi. Anggota pendukung ulayat tidak hanya satu-dua orang. Jumlah pendukung ulayat mencapai ratusan hingga ribuan orang. Pada masa lalu, nilai sosial dari tanah ulayat lebih menonjol dibanding nilai ekonomi. Tapi, ketika jumlah penduduk semakin banyak, pergerakan manusia semakin tinggi, dan pembangunan meningkat, nilai ekonomi lebih menonjol.

Masalah tanah kerap muncul karena di internal ulayat ada masalah. Mereka yang merasa pemimpin ulayat saling mengklaim. Masalah terus terjadi karena ulayat umumnya tidak memiliki organisasi yang solid.

Ketika ada ganti untung tanah ulayat oleh pemerintah atau swasta, siapakah yang berhak menerima uang? Ini yang terjadi di berbagai wilayah dan acap memicu pertikaian.

Keempat, Gubernur VBL tidak ujuk-ujuk mengancam “nanti saya bangun flungku kau” dan “monyet kau”. Gubernur berasalah jika ia menyebut kata itu bukan dalam suasana “diteror” dengan interupsi bertubi-tubi. Jika kata-kata itu diucapkan dalam situasi normal, gubernur layak dipersalahkan.

Namun, yang terjadi, ia, yang adalah Gubernur NTT, diinterupsi bertubi-tubi oleh rakyatnya sendiri. Dalam situasi seperti itu, reaksi spontan VBL bisa dimengerti. Saya tidak menyetujui tindakan gubernur, melainkan bisa memahami, mengapa ia spontan bereaksi keras seperti itu.

Saya belasan kali menyimak video viral itu untuk melihat jalannya dialog. Bukan cuma VBL, manusia normal yang menjadi pemimpin akan meradang dan menerjang jika penjelasannya terus-menerus diinterupsi oleh warganya sendiri.

Kelima, mestinya protes kepemilikan tanah dilakukan di pengadilan, bukan di arena pertemuan yang terhormat. Bukan menjadikan pertemuan dengan gubernur sebagai arena pengadilan. Dalam pertemuan dengan gubenur, mereka cukup menjelaskan posisi mereka, bahwa mereka adalah pemimpin ulayat yang memiliki lahan itu.

Tidak perlu memanfaatkan pertemuan dengan gubernur untuk mengambil kembali lahan yang sudah menjadi aset Provinsi NTT. Kalau pun gubernur mengabulkan, ia menyalahi hukum. Siapa pun yang menjadi pemimpin tidak boleh semena-mena terhadap aset negara.

Keenam, VBL bukan tipe pemimpin yang memperhatikan “pencitraan”. Sejak ia memimpin NTT, ia selalu tampil sebagai “VBL” yang “apa adanya”, baik dalam tutur kata maupun dalam tindakan. Selama ia merasa benar, sesuai nilai yang ia junjung tinggi, dan program yang harus ia jalankan sebagai gubernur, ia akan bertindak, apa pun risikonya. Ia tidak peduli “apa kata orang” tentang dirinya.

VBL tidak mau memoles public speaking dan gaya komunikasinya dengan kata-kata indah untuk sekadar menyenangkan audiens dan rakyat NTT.  Ia berkali-kali mengatakan, rakyat NTT miskin karena memang data statistik yang disampaikan BPS seperti itu. Ia tidak tedeng aling-aling mengatakan, “Orang NTT miskin karena bodoh dan malas.”

Ia beberapa kali melontarkan rumus ini, miskin sama dengan bodoh plus malas. “Orang NTT tidak maju-maju karena kebanyakan omong, tapi malas kerja,” katanya.

Klik dan baca juga:  Gunakan Helikopter, Gubernur NTT Tinjau Kerusakan Akibat Badai Seroja di Sumba Timur

Dengan penampilan yang apa adanya, VBL membetot perhatian masyarakat NTT, bahkan rakyat Indonesia. Kata-katanya bagai palu godam. “Orang miskin tidak masuk surga,” kata VBL pada awal memimpin NTT. Bagi VBL, “Poverty is the root of all evil.” Kemiskinan adalah akar dari semua kejahatan. Untuk bisa bertahan hidup, orang terpaksa berkompromi dengan sesuatu yang melawan etika dan agama.

Jika memperhatikan pencitraan, VBL pasti menggunakan advance team untuk melakukan sterilisasi atau “membersihkan” lokasi pertemuan dari pihak yang berpotensi mengganggu jalannya dialog. Umumnya pemimpin melakukan hal itu. Kalau pun ada yang membuat video, ia akan minta pihak keamanan untuk menghapus video yang berpotensi memicu kontroversi dan merugikan citra dirinya sebagai gubernur.

whatsapp image 2021 08 16 at 20.17.24
Gubernur NTT Viktor B Laiskodat (kiri) bersama Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi (kanan)

Jika memperhatikan pencitraan, VBL pasti sudah menggunakan buzzer untuk menghajar balik siapa saja yang menyebarkan hoaks dan menyudutkannya dengan berita yang sudah di-framing atau pun berita bohong. Ia memiliki cukup dana untuk itu, tapi ia tidak lakukan.

Jika memperhatikan pencitraan, VBL pasti memiliki tim komunikasi yang solid, terutama di Pemprov NTT. Sampai hari ini, Humas Pemprov NTT termasuk yang terlemah di Indonesia. Kita hampir-hampir tidak pernah mendengar klarifikasi terhadap sebuah berita yang merugikan gubernur yang dilakukan oleh Humas Pemprov NTT.

Jangan hambat

Merespons pertanyaan pers tentang debat terbuka dengan warga Sumba, VBL mengatakan, dirinya tidak tertarik untuk mengklarifikasi peristiwa itu. Ia hanya tertarik menjelaskan tentang program peternakan di Sumba yang hendak dibangun Pemprov NTT. Sebagai pulau yang pernah menjadi lumbung sapi, pemerintah harus bisa mengembalikan kejayaan Sumba. Tapi, yang dikembangkan bukan sapi ongole dan sapi biasa, melainkan sapi wagyu yang memberikan daging premium.

Selama ini, daging premium yang dikonsumsi di Indonesia diimpor dari Australia. Dengan topografi yang mirip Australia, Indonesia mestinya mampu menghasilkan daging premium dengan membudidaya sapi wagyu. Pemprov DKI sudah menandatangani MoU dengan Pemprov NTT untuk mengimpor sapi wagyu dari NTT.

Lahan milik pemprov di Sumba Timur menjadi pilihan. Di lokasi ini akan dibudidayakan sapi wagyu. Untuk merealisasi program ini, sudah ada investor berpengalaman yang bersedia. Mereka akan membangun  infrastruktur air bersih dan menanam rumput untuk pakan sapi. Rakyat sekitar dilibatkan.

Selain penggemukan, lokasi peternakan ini bakal menghasilkan bibit sapi wagyu yang akan disebarkan ke seluruh wilayah Sumba dan NTT. Lewat proyek ini, akan sampai saatnya NTT kembali menjadi sentra produksi ternak untuk Indonesia, khususnya DKI Jakarta. “Orang akan melihat bahwa NTT juga punya peradaban maju, bisa memproduksi sapi dengan daging kualitas premium,” kata VBL.

“Saya keras bukan karena saya tidak suka orang di sana (Sumba Timur-Red). Saya keras kalau pembangunan dihambat,” tegas VBL. Apalagi tanah lokasi peternakan adalah lahan milik Provinsi NTT.

Sudah banyak yang dikerjakan VBL selama tiga tahun menjadi gubernur. Dalam tiga tahun terakhir, ia, antara lain, sudah menyelesaikan jalan provinsi 906 km yang sebelumnya rusak berat, termasuk jalan Trans-Sumba. Jalan Trans-Flores jalur utara sedang dibangun, mulai dari Tanjung Bunga, Flotim, hingga Labuan Bajo, Manggarai Barat.

VBL mendorong Sumba Tengah menjadi lumbung padi, antara lain, dengan membuka 5.000 ha lahan sawah. Perlahan, lahan sawah irigasi akan menuju 10.000 ha. Dengan lobi pemerintah pusat yang baik, VBL membangun pariwisata dan energi terbarukan di NTT.

Hanya beberapa bupati yang bisa mengikuti irama kerjanya. Para pemimpin lokal lainnya lebih mementingkan kata-kata yang indah dan lembut daripada substansi, yakni pesan yang jelas, membuka mata rakyat akan eksistensinya yang masih miskin, jauh dari sejahtera dan mendorong rakyat bekerja keras.

Interupsi yang memicu

Pertemuan untuk sosialisasi dan menggelorakan partisipasi masyarakat pun digelar. Ikut hadir pada pertemuan itu sejumlah pejabat provinsi dan kabupaten, anggota Polri, dan TNI. Gubernur menjelaskan maksud kedatangannya, yakni membangun proyek pembibitan dan penggemukan sapi di lokasi itu.

Di lahan itu akan dipelihara sapi wagyu. Sapi unggul yang memiliki daging premium. Selain penggemukan, dilakukan pembibitan untuk menghasilkan bibit sapi unggul yang akan disebarkan kepada seluruh peternak di Sumba dan seluruh wilayah NTT.

Tapi, baru beberapa kalimat keluar dari mulut gubernur, interupsi datang bertubi-tubi. Pertama, interupsi dari Umbu Marapu Hau (UMH) yang duduk persis di depan gubernur. Kedua, anak muda berkaos hijau dari sisi kanan arah duduk gubernur. Setiap kali gubernur bicara, anak muda ini menyela. Kemudian, diketahui, anak muda itu putra sulung UMH.

img 20210523 091814
Viktor menunjuk kemasan Kopi Colol hasil usaha BUMDES di Manggarai Timur.

Gubernur memohon agar penjelasannya didengar baik-baik, jangan memotong. Program pembibitan dan penggemukan sapi perlu didukung demi masa depan anak cucu di Sumba. Sapi yang hendak dipelihara adalah sapi dengan kualitas daging premium. Masyarakat sekitar akan dilatih dan ikut memelihara sapi. Karena itu, pengelolaan tanah oleh pemerintah jangan dilarang.

“Tanah ini tidak boleh diambil siapa pun. Sampai kapan pun, ini tanah orang Sumba. Saya tidak pernah mengambil tanah orang Sumba. Tapi, tanah ini harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Jangan larang pemerintah kelola tanah ini,” tegas Gubernur VBL.

Saat gubernur menjelaskan soal lahan, dan menyebut lokasi ternak itu sebagai aset Pemprov NTT dan masa Umbu Mehang Kunda menjadi Bupati Sumba, lahan ini tetap diakui sebagai milik Pemprov NTT, UMH dan putranya langsung menyergah. Debat terbuka pun terjadi karena UMH menjawab dengan keras, sering melakukan interupsi, bergantian dengan seorang pemuda yang adalah putra sulungnya.

UMH menegaskan soal hak ulayat dan mempertanyakan semua aspek legal status lahan. Total pertemuan sekitar satu jam. Setelah UMH dan putra sulungnya serta beberapa anggota keluarganya pergi, dialog berlangsung damai.

Berikut petikan dialog seperti dalam video 3,5 menit yang viral itu.

Gubernur menjelaskan maksud kedatangannya dengan baik. Ia minta masyarakat Sumba, khususnya pemangku ulayat Sumba, mendukung penuh.

UMH: Kami tidak mau tanah kami diambil.

Gubernur: Saya juga sepakat. Tanah di sini tidak boleh diambil. Apalagi tanah orang Sumba. Sampai kapan pun ini tanah orang Sumba. Tapi, kalau tanah ini mau diurus baik-baik supaya anak-cucu ke depan, bisa makan ini barang… kita semua harus dukung. Saya tidak pernah datang merampas tanah orang Sumba.

Klik dan baca juga:  69 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Gubernur NTT

UMH: Ya, Pak.

Gubernur: Tapi, jangan minta kembali. Kalau Bapak mau serahkan lagi ini tanah, tidak apa, kita buat penyerahan baru asalkan tanah ini bisa digarap buat anak-cucu. Jangan ambil lalu pemerintah tidak bisa kerja. Jangan larang kami sehingga tidak bisa kerja.

UMH: Ikut mau mati sudah gara-gara perusahaan itu (UMH merespons penjelasan Gubernur NTT VBL soal status tanah dan rencana pemprov  mendatangkan investor untuk mengembangkan sapi wagyu).

Gubernur: Saya datang ke sini mau kasih hidup kalian. Maka saya urus ini tanah. Kalian mengerti atau tidak? Kasih mati orang itu paling gampang. Tapi, kasih hidup orang itu susah. Mengerti kamu?

UMH: Justru itu, Pak (UMH menyambar saat VBL masih bicara)

Gubernur (langsung mengambil alih pembicaraan)

Gubernur: Saya ke sini, mau bikin supaya orang bisa hidup orang. Dengan membangun tempat ini, hidup orang! Pria berbaju hijau (nyeletuk): Kami selama ini sudah hidup. Tidak perlu dihidupkan lagi. Interupsi diulang-ulang.

UMH:  Kami sudah menyerahkan banyak tanah. Kalau dilihat, BMT sudah 10.000 ha yang saya kasih. SMN juga sudah ribuan ha yang saya kasih. Apa lagi saya punya tidak baik ini?

Gubernur: Paling benar begini. Bapak sekarang hidup di sini. Saya gubernur. Mari kita atur ini tempat baik-baik. Kita pelihara sapi yang kita harap  memberikan daging premium. Untuk sapi dengan daging premium ini, kita butuh orang (investor-Red) datang ke sini untuk kerja. Bapak-ibu partisipasi. Anak cucu dari Bapak bisa hidup karena ada sapi dengan daging premium. Ini baik untuk ke depan. Setuju atau tidak?

UMH: Baik, Pak. Nanti saya akan sampaikan juga, Pak.  Saya hanya minta tolong, surat penyerahan itu siapa yang menyerahkan? Itu saja (UMH mulai meradang). Dan saya, gara-gara tanah ini, saya mau mati. Keluarga pun mau mati. Sekarang pun, kalau mau tembak, duuaaaarrr (sambil merobek baju putihnya dari arah depan dan hanya beberapa kancing bagian atas yang putus). Mati sudah!

Gubernur: Siapa yang mau kasih mati?

UMH: Ini kan saya punya tanah. Tidak mungkin saya mau serahkan begitu saja. Karena tidak ada surat penyerahan dari saya punya orang tua. Saya tidak melawan pada pemerintah dan pada Gubernur. Tidak. Karena itu sebagai aturan. Tapi, kita sebagi manusia, yang tahu, berarti kita harus menghargai hak ulayat. Karena harus menghargai karena (hal-Red) itu sudah ada dalam aturan. Saya tidak melawan Gubernur. Tapi, kalau Pak Gubernur (omong… agak kurang jelas kata yang diucapkan) begitu, saya juga tidak mau lari. Mau mati, mati sudah. Saya punya keluarga banyak. Ikut mau mati dengan saya.

Gubernur: Dengar! Kalian boleh berbeda dengan saya. Berbeda dengan saya, saya angkat. Tidak kompromi (Pada saat yang sama, terdengar suara interupsi dari pria berbaju hijau). Tapi, kalau omong supaya kita didik dan kita bangun sama-sama, saya ikut. Dengar baik-baik. Omong supaya saya urus kalian, supaya saya bangun baik-baik buat kalian, saya ikut. Tapi, kalau kalian berbeda terhadap pembangunan ini supaya gagal, saya berhadapan dengan kalian. Saya tidak tembak mati kalian. Tidak ada. Saya angkat kalian supaya masuk penjara nanti.

UMH (langsung memotong): Buat apa masuk penjara?

Gubernur:  Saya yang omong ini, gubernur. Saya juga tidak takut. Saya tidak akan takut.

UMH (langsung menginterupsi saat Gubernur belum selesai bicara): Untuk apa masuk penjara? Lebih baik tembak saja! Kasih mati saja. Kita punya keluarga banyak di sini.

Gubernur: Hei, Pak (Gubernur mulai kesal dengan intrupsi dari bapak dan anak ini).

UMH: (Dia memajukan kursinya ke arah Gubernur).

Gubernur: Saya datang ke sini. Ini titipan Kanda Mehang (Almarhum Umbu Mehang Kundang —bupati Sumba Timur tahun 2000-2008 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI —Red). Dia tunjuk pada saya untuk bangun tempat ini. Kamu tahu? Kami berdua keliling dan dia kasih tunjuk tempat ini.

Pria berbaju hijau: Tapi, ini bukan tempatnya Pak Mehang (berkali-kali ia interupsi).

Gubernur: Bukan Mehang punya tempat. Karena dia senior, maka dia datang pada saya. Bukan punya Mehang tidak apa-apa. Tapi, dia yang pernah ngajak dan menunjuk tempat ini untuk dibangun. Ini tanah masuk pemerintah provinsi punya aset. Bukan berarti… (Gubernur belum selesai bicara). Pria baju hijau (ia langsung memotong penjelasan Gubernur): Ini bukan tempat Pak Mehang.

Gubernur: Kau jangan bantah-bantah. Nanti saya bangun flungku kau.

UMH: Kita hanya tanya saja.

Gubernur: Kita mau bikin peternakan baru! Ini keputusan gubenur. (Suara interupsi lagi dari pria berbaju hijau yang membuat Gubernur makin meradang dan langsung melihat ke arahnya).

Gubernur: Hei…! Siapa itu? Omong apa itu?  Saya ini gubernur bukan gubernur biasa. Saya  datang ke sini, capek. Monyet kau!  Kamu jangan cari penyakit dengan saya! Lu pikir saya ini saya siapa? Jangan kurang ajar dengan saya!

UMH (Ia langsung bangun meninggalkan pertemuan diikuti oleh putranya): Ayo, kita pulang. Biar kita mati di lapangan.

Pertemuan terus berlangsung hingga sekitar pukul 11.00 Wita dengan mayoritas hadirin yang tetap antusias mendengar penjelasan gubernur.

Setelah tiga bulan lalu menggoreng kasus Semau, kini para lawan politik dan pihak yang tidak menyukai VBL menggoreng kasus Sumba. Kasus Semau tidak terbukti menjadi kluster. Sama sekali tidak.

Sejak dua pekan lalu, tanpa berusaha mencari tahu fakta secara utuh, mereka langsung mengecam VBL dan mengajak rakyat Sumba menentang gubernurnya hanya dengan modal video berdurasi tiga setengah menit.  Dalam kasus Sumba Timur yang juga viral itu, gubernur sesungguhnya tidak menghina rakyatnya.

Bae tidak bae, NTT lebih bae. Mari membangun NTT dengan jernih.

Primus Dorimulu tinggal di Jakarta.

 

(dp)