Pembabatan Hutan Bowosie: Praktik Imperialisme Ekologi

  • Bagikan
ben galus
Ben Senang Galus

Oleh Ben Senang Galus

Benturan antara prinsip ekonomi neoklasik, growth economic dengan isu ekonomi (lingkungan) berkelanjutan, sustain growth economic, menjadi diskursus problematika pembangunan di Manggarai Barat (baca: Labuan Bajo) saat ini. Prinsip growth economic menjadi jargon utama pembangunan di Labuan Bajo.

Bagaimana tidak, hutan Bowosie, sebagai penyangga atau peresapan air hujan, berubah kelaminnya menjadi gundul, entah kah itu diperuntuk sebagai hotel atau pusat pembibitan kayu, yang jelas merusakkan ekosistem bumi dan air.

Dalam waktu sekejap Labuan Bajo dibabat habis oleh kaum rakus pemodal anak kandung negeri sendiri secara besar-besaran yang mengarah pada kerusakan lingkungan yang merugikan manusia. Dampaknya bisa diduga belasan mata air di Labuan Bajo dan sekitarnya akan menjadi kering.

Prinsip growth economic lebih mirip dengan prinsip developmentalism yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan angka-angka statistik. Ketimpangan ekonomi dalam perspektif tersendiri, menjadi salah satu alasan utama meluluhlantakkan bumi Mabar.

Pendekatan ini lebih pada sekadar memuaskan pengusaha maupun penguasa (birokrat pusat maupun daerah). Pendekatan ini tidak membawa implikasi pada perbaikan mutu hidup manusia maupun lingkungan (sustainable development goals).

Jika pendekatan growth economic dipaksakan terus menerus, dapat dipastikan identitas kemanggaraian (Mabar) sebagai identitas kultural dalam dimensi struktur kognisi maupun moral pembangunan akan lenyap seketika. Otensitas kultural Mabar sengaja dilenyapkan dalam mainstream kebijakan pembangunan oleh tangan-tangan penguasa dan pengusaha haus dan rakus. Jika hal ini terus menerus dipaksakan maka natus (asal usul/tempat kelahiran/jati diri) orang Mabar hilang bersama asap cerobong industri hotel).

Nada dasar yang sering berkembang adalah kerusakan lingkungan akibat ulah segelintir manusia yang terjadi karena tuntutan hidup dan rendahnya pengetahuan tentang lingkungan hidup itu sendiri. Dengan pendidikan yang terbatas dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang mendesak membuat masyarakat miskin berusaha untuk mempertahankan hidupnya tanpa ada terlintas dalam pikirannya tentang kelestarian lingkungan.

Cara pandang ini tidak melihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Sehingga bagi mereka lingkungan (baca: hutan) harus dihabiskan. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana kelanjutan hutan atau bagaimana melestarikan ciptaan Tuhan. Yang ada adalah bagaimana hutan itu dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.

Sesungguhnya cara pandang di atas bukan semata-mata karena orang Mabar didera kemiskinan akut atau ketidakmengertian orang Mabar melestarikan lingkungan atau ciptaan Tuhan, sehingga mereka seenaknya mambabat hutan. Akan tetapi, semuanya ini karena mainstream imperialism (kapitalis) lokal maupun nasional dengan memanfaatkan kemiskinan sebagai isu utama untuk melegitimasi bercokolnya kaum imperialis di Mabar (Labuan Bajo).

Sesungguhnya inilah cara kerja kaum imperialis, bagaimana memanfaatkan kemiskinan sebagai isu penting untuk melegitimasi imperialisme bercokol. Yang menarik adalah cara kerja kaum imperialis memanfaatkan orang miskin atau orang bodoh maupun pengusaha nasional dan lokal sebagai agen (kaki tangan) untuk menghabiskan hutan Bowosie di Mabar.

Inilah barangkali penyebab kerusakan lingkungan (hutan) di Mabar, yakni ulah imperialisme atau kapitalisme (ekologi) global, bukan karena orang Mabar tidak mengerti tentang manfaat lingkungan. Sesungguhnya orang Mabar sangat mengerti manfaat lingkungan (hutan), mereka sangat setia memelihara hutan, karena mereka sangat patuh dengan ajaran leluhur atau yang   dalam bahasa teologi disebut monisme. Sehingga bagi orang Mabar merusak hutan suatu hal yang dilarang.

Klik dan baca juga:  Pendapat Akhir Fraksi AIR Terhadap Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021

Kapitalisme global telah mengakibatkan krisis yang besar. Kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, hutan, dan ketidakpastian global, terus menghantui. Globalisasi telah mentransfer kekuasaan di Labuan Bajo, diserahkan pada korporasi Multy National Corporation (MNC) yang tak mempunyai mekanisme aturan dan pertanggungjawaban yang jelas. Kompetisi dan hasrat menangguk keuntungan yang sebesar-besarnya atau keserakahan, telah membutakan orang Mabar (Labuan Bajo) dari berbagai ekses yang terjadi.

Dan agaknya, kalau semuanya hanya dibiarkan seperti sekarang, di mana mekanisme pasar bebas dan kompetisi dibiarkan begitu saja. Agaknya ramalan Polanyi akan terjadi, realitas Mabar (Labuan Bajo) akan menuju dan terarah pada demolition of society.

Mansour Fakih (2006) menjelaskan, di dalam konteks negara-negara dunia ketiga, pembangunan sebagai salah satu paradigma dan teori perubahan sosial pada dewasa ini telah mengalami kegagalan dan tengah berada pada masa krisis. Kegagalan dan krisis tersebut terjadi akibat dari tidak pernah tercapainya fungsi dan tujuan dari pembangunan tersebut, yaitu untuk dapat menciptakan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Sedangkan yang sering terjadi dari pembangunan tersebut malahan peningkatan kemiskinan, semakin melebarnya ketimpangan, ketidakmerataan dan kerusakan lingkungan.

Di Indonesia, meminjam Jeffrey A Winters (1996) kata “pembangunan” seolah lebih dieratkan dengan rezim Orde Baru. Kata pembangunan di dalam konteks Orba, sangat erat kaitannya dengan discourse development yang dikembangkan oleh negara kapitalis barat. Sehingga pembangunan pada era Soeharto merupakan bagian dari ideologi “pertumbuhan”, yang di mana poin pertumbuhan ekonomi digenjot setinggi mungkin, tetapi dengan harga kerusakan sumber daya alam dan kesenjangan sosial yang terus dibiarkan, hingga akhirnya justru berbalik menghancurkan hasil-hasil pertumbuhan itu sendiri. Dan model pembangunan tersebutlah, pada era pasca-reformasi ini masih tetap digunakan oleh para pemerintah daerah dan nasional.

Di dalam konteks otonomi daerah sekarang ini, hampir setiap daerah berupaya untuk memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka masing-masing. Hal tersebut tak lain akibat dari kesalahan penafsiran tentang otonomi daerah ini sendiri, yang di mana keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah hanya dimaknai ketika daerah-daerah tersebut memiliki PAD yang tinggi dibanding daerah-daerah lainnya.

Akhirnya muncul tendensi para pemerintah daerah melakukan pemaksaan-pemaksaan pembangunan tertentu atas nama untuk peningkatan PAD dan mitos kesejahteraan yang dihadirkannya.

Adanya pemaksaan di dalam pembangunan daerah tersebut, selain dipengaruhi oleh kesalahpenafsiran tentang otonomi daerah juga dikarenakan adanya faktor persekongkolan gelap yang dapat memberikan keuntungan terhadap para kepala daerah beserta kroninya. Yaitu melalui deal-deal politik tertentu dengan para pengusaha dan investor untuk mendapat jalan kemudahan akses terhadap ijin usaha.

Dan timbal-baliknya pasti menguntungkan para kepala daerah dan pengusaha atau investor sedangkan rakyatlah yang menanggung besarnya kerugian yang harus mereka terima, banjir, krisis air, polusi udara. Apalagi didorong dengan mahalnya biaya di dalam mengarungi setiap ajang kontestasi politik di Indonesia sekarang ini, yang semakin memiliki tendensi kuat munculnya perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha tersebut.

Klik dan baca juga:  Selain Ali Antonius, Dua Terdakwa Keterangan Palsu Kasus Tanah Labuan Bojo Dinyatakan Bebas

Perselingkuhan Gelap

Pembabatan hutan Bowosie di Mabar oleh kaum imperialis ketengik tidak tahu diri, jelas sebagai bentuk praktik imperialisme ekologi, perampasan sumber daya alam oleh kekuatan dominan (kapitalis) terhadap negeri-negeri yang terkebelakang dan mengubah secara drastis keseluruhan ekosistem di mana negara dan bangsa-bangsa itu bergantung.

Praktek imperialisme ekologi ini dijalankan oleh perusahaan-perusahaan transnasional maupun nasional. Agar dapat leluasa melakukan praktek eksploitasi terhadap sumber daya alam, mereka melakukan seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu perselingkuhan gelap dengan pemerintahan negara.

Untuk kemudian turut mendikte aturan-aturan yang berlaku di negara atau daerah tersebut melalui bantuan kekuatan-kekuatan kapitalis global. Yang dilanjutkan melalui deal-deal politik tertentu dengan elit-elit politik untuk diberi jalan kemudahan dan keamanan di dalam menjalankan misi imperialisme ekologinya.

Akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah munculnya pemiskinan secara bertahap terhadap para petani atau masyarakat lokal di area hutan. Yaitu sebuah gejala di mana terjadi suatu perampasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar terhadap tanah-tanah milik para petani melalui relasi jual-beli di bawah bayang-bayang tekanan dan represi dengan nilai yang di bawah rata-rata.

Ketiadaan lahan pertanian, telah membuat para petani harus beralih menjadi buruh tani atau pekerja kasar di industri perhotelan dengan upah rendah. Keadaan tersebutlah yang membuat perlahan kehidupan para petani yang kehilangan lahan pertaniannya akan semakin terpuruk.

Itu terjadi akibat besarnya dampak lingkungan dan sosial yang mengalir ke dampak ekonomi yang harus dihadapi oleh para petani yang telah diciptakan oleh perusahaan pertambangan tersebut. Kemudian perusahaan tersebut seolah angkat tangan terhadap dampak yang telah diciptakannya, sedangkan pemerintah harus membuta melihat keadaan tersebut akibat tersandera oleh persekongkolan gelap.

Dan di satu sisi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dihadirkan oleh perusahaan hanya seperti obat “pelipur lara” yang menyakitkan. Atau seperti sebuah makanan ringan yang diberikan kepada para warga sekitar agar mereka dapat terus dihisap darahnya.

Melihat kenyataan yang demikian, memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah (Pemkab Mabar) dan perusahaan-perusahaan yang telah menciptakan kerusakan lingkungan dan penyengsaraan masyarakat sekitar masih berpikir secara pragmatis. Yang di mana pandangannya hanya terbatas bahwa alam berada di bawah kendali manusia, sehingga manusia dianggap bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan terhadap alam.

Pemaksaan pembangunan yang terjadi akibat dari perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha ini harus segera diakhiri. Tanpa hal tersebut, maka kehancuran demi kehancuran siap menghadang dari apa yang dinamakan sebagai proses pembangunan.

Perbaikan terhadap sistem politik yang sedang berlangsung di alam demokrasi Indonesia sekarang ini menjadi hal yang wajib dilakukan untuk dapat memutus jeratan imperialisme ekologi tersebut. Karena munculnya tindakan melenceng yang dilakukan oleh para penguasa di pemerintahan terjadi akibat adanya keleluasaan yang telah diberikan oleh sistem atau struktur yang berlaku.

Selain itu, penguatan kekuatan basis rakyat (civil society) sangat perlu untuk didorong. Karena gerakan civil society yang kuat akan menjadi oposisi yang cemerlang untuk mengontrol dan menekan pemerintah yang “tuli atau buta” terhadap kerusakan hutan.

Klik dan baca juga:  Menjadi Manusia Paskah

Tanpa hal tersebut maka yang terjadi adalah proses destruksi dengan mengatasnamakan pembangunan. Atau semakin memperbanyak potret-potret gambaran keadaan neraka kecil kemudian hari di Labuan Bajo, dan juga berbagai rengekan kesengsaraan yang menyertainya.

Dengan hilangnya sumber daya hutan Bowosie, kita menjadi khawatir bahwa anak cucu kita di Mabar tak bisa hidup bahagia di bumi Mabar, mereka terpaksa menderita, sengsara, sakratulmaut karena ulah para penjajah imperialis rakus (penguasa-pengusaha) yang berkeliaran yang berselimut dalam angin korup.

Semuanya itu demi keuntungan sesaat. Oleh karena itu meminjam Daoed Joesoef (Kompas, 14 September 2015) harus membuat suatu kontrak kealaman, a nature contract yang menyatakan “the does and don’t” yang harus kita taati dalam memanfaatkan alam demi keselamatan (survival).

Selama ini sumber alam dianggap sebagai warisan nenek moyang karena itu generasi sekarang berhak penuh menguras semuanya guna memenuhi kebutuhan sekarang dengan menyerahkan begitu saja kepada generasi mendatang menemukan sendiri solusi masalah yang diakibatkan oleh pengrusakan itu.

Akibat kerusakan ini akan terasa hutan gundul, tanah longsor, banjir, kehancuran ekologis, penyakit merajalela, penyusutan cadangan air, kerusakan lapisan ozon dan kepunahan berbagai jenis flora dan fauna akibat pembabatan hutan seenaknya.

Lebih dari seabad lalu, Alexis Focqueville, filosof politik Perancis telah mengingatkan “a democratic power is never likely to perish fot lack of strenght or of it resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strenght and the abuse of its resources“, (suatu kekuatan demokrasi tidak akan pernah musnah karena kekurangan kekuatan atau sumber dayanya, tetapi ia bisa saja jatuh karena salah arah kekuatannya dan penyalahgunaan sumber dayanya).

Dan memang di negeri tercinta ini terjadi salah arah eksploitasi alam serta penghamburan pemanfaatannya. Jika peringatan keras ini tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia maupun Pemda Mabar maka ramalan Polanyi kedua sebagai the depravity of civilization, akan terjadi.

Oleh karena itu sebagai penutup tulisan ini,  ingin saya menyampaikan: hendaknya dalam menjalankan pembangunan di Mabar, pemerintah daerah harus berpegang pada ajaran moral pertama, serviens in lumine veritatis, melayani dalam cahaya kebenaran (serving in the light of truth), dengan prinsip in omnibus caritas (dalam segala hal harus ada kasih). Kasih terhadap alam, terhadap manusia, terhadap air, dan sebagainya.

Dan saya percaya apa pun yang Pemda Mabar lakukan, telah mewartakan prinsip moral kedua ”Gloria Dei Vivens Homo, Irenius, Adversus Haereses (memancarkan cahaya kemuliaan Allah penciptanya). Demikian pula Pemda Mabar harus berpegang pada prinsip moral ketiga, epa puar  dan puar cama longang anak empo. Semoga.

Ben Senang Galus, penulis buku, Pemikiran Ekonomi dari Klasik Sampai Revolusi Industri 4.0, tinggal di Yogyakarta

  • Bagikan