Gubernur NTT Kritik Pemkab Kupang

  • Bagikan
img 20210314 wa0064[1]
Victor B. Laiskodat. (Foto: youtube NTT Bagus).

Kupang, detakpasifik.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor B Laiskodat mengkritik para aparatur Pemerintah Kabupaten Kupang, Rabu (10/3/2021).

“Pemimpin harus memiliki inovasi, mencari solusi dan memiliki sense of belonging terhadap fasilitas negara,” ujar Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang pekan lalu.

Viktor Laiskodat, sejak terpilih 27 Juni 2018, dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, lugas dan terus terang. Pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang menyampaikan pesannya secara jujur, lugas, elegan dan tentunya penuh percaya diri serta mampu pertanggungjawabkan apa yang disampaikan.

Dalam sambutan pada acara peresmian Dermaga 2 Bolok dan pengoperasian KMP Jatra 1, KMP Namparnos Rabu, 10 Maret 2021 di Bolok, Gubernur Viktor menekankan tiga poin penting yang mesti diemban aparatur negara.

Pertama, pemimpin harus sanggup mencari solusi atas masalah yang dihadapi rakyat. Masalah atau krisis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena itu masalah harus diselesaikan. Dari situlah muncul istilah pemecahan masalah. Pemimpin dituntut untuk mampu memecahkan masalah, mengurangi kemungkinan terjadinya masalah lain sebelum berubah menjadi lebih besar.

Klik dan baca juga:  Viktor Laiskodat Resmikan Kampus Bambu di Ngada

Viktor menyebutkan, seorang pemimpin tidak layak disebut sebagai pemimpin manakala pemimpin tersebut tidak mampu menemukan solusi bagi persoalan rakyatnya.

“Jika krisis rakyat tidak menjadi bagian dari dirinya, maka akibatnya dia tidak berusaha mencari jalan keluar, sehingga pemimpin tersebut sesungguhnya tidak layak disebut pemimpin,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Viktor, pemerintah pusat sudah mencari dan menemukan solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia, termasuk masalah ekonomi di NTT. Kebijakan tersebut sudah dijalankan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

Terkait kain tenun yang menjadi salah satu kekayaan budaya di NTT, pemerintah harusnya terus berupaya agar kain tenun tersebut dilestarikan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mengenakan tenun ikat, terutama hari Selasa dan Jumat tiap hari kerja. Kebijakan ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain penggunaan kain tenun dimaksudkan untuk membongkar sekat kelas sosial. Masyarakat biasa tidak terbeban secara psikologis lantaran perbedaan busana.

Klik dan baca juga:  Pembangunan Infrastruktur di Pulau Semau Luput dari Perhatian Pemerintah

“Kalau mengenakan tenunan ikat di kantor, pesannya banyak. Pertama, ekonomi rakyat akan berkembang karena kebutuhan kain tenun ikat kian meningkat. Kedua, kesamaan busana yang digunakan setiap kelas sosial meringankan beban psikologis,” ujarnya.

Kedua, pemerintah harus peka dan berinovasi. Pemimpin inovatif adalah pemimpin berkarakter yang memungkinkan inovasi lahir dan tumbuh subur. Di sana kita harus membangun nilai, standar, dan orientasi inovasi secara menyeluruh pada semua proses kinerja dan alur yang dibangun, sehingga pada akhirnya melahirkan produk atau layanan yang inovatif.

Menurut politisi Nasdem tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang, khususnya pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di NTT.

“Pemimpin harus memiliki perspektif dan punya inovasi-inovasi yang banyak,” kata Viktor.

Disebutkan antara lain potensi Gunung Simau Amfoang Tengah. Gunung ini merupakan satu-satunya tempat yang mendapat 250 malam terbaik untuk melihat pesona bintang dengan jelas. Bagi Viktor, fenomena ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah daerah setempat untuk membangun  bisnis penginapan dan akomodasi.

Klik dan baca juga:  Terkenang Sumba Tengah: Hujan Badai dan Gelombang Menghajar NTT

Poin ketiga, Gubernur NTT menyebutkan bahwa pemerintah terkesan tidak memiliki sense of belonging. Dalam konteks pembangunan, pemerintah lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara.

“Kita lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan negara, itulah mengapa pembangunan kita sering rusak,” ujar Viktor.

Menurut Viktor, orientasi kepentingan pribadi dinilai dari minimnya kepekaan dan tanggung jawab merawat bangunan atau fasilitas pemerintah. Bangunan publik harusnya dijaga agar dapat digunakan terus-menerus.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten Kupang minim perasaan sense of belonging atau rasa memiliki. Sense of belonging selalu ada di urutan teratas sebagai kunci suksesnya sebuah instansi, baik itu pemerintah maupun swasta. Semakin besar sense of belonging maka semakin besar pula peluang sebuah instansi dapat berkembang, karena dari sanalah hadirnya dedikasi sepenuh hati dalam menjalankan instansi terkait. (ing, che, lon, sd)

 

  • Bagikan