Kolaborasi Pentahelix dalam Program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan

305517523
Lucky F Koli. Foto/victorynews/Mikael Umbu.

Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS PK) merupakan program pertanian terintegrasi antara tanaman pangan dengan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan pola kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Oleh Lucky F Koli, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tanaman jagung sebagai sumber karbohidrat bagi kebutuhan manusia dan ternak adalah jenis tanaman pangan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat NTT, oleh karena tanaman ini “pernah” menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat NTT. Tanaman jagung juga mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di seluruh wilayah NTT.

Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NTT mencapai lebih kurang 305 ribu ha dengan produksi sekitar 735.000 ton atau rata-rata produksi 2,4 ton per ha. Produktivitas jagung di NTT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktivitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,9 ton per ha.

Permasalahan utama rendahnya produktivitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. Akibatnya petani menanam jagung menggunakan benih lokal yang berasal dari produksi sebelumnya tanpa dukungan sarana produksi (pupuk, obat-obatan) yang memadai.

Ketidakmampuan petani menyediakan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk, obat-obatan dan alsintan, sudah berlangsung sangat lama dan tidak ada upaya pemerintah untuk merubah kebiasaan tradisional itu, dengan menerapkan sistem budidaya tanaman jagung yang lebih modern menggunakan inovasi dan teknologi budidaya dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

Padahal salah satu faktor yang paling menentukan dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah ketersediaan sarana produksi berupa: benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen.

Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan tagline Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang dikembangkan dengan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Ekosistem pembiayaan TJPS pola kemitraan

Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS PK) merupakan program pertanian terintegrasi antara tanaman pangan dengan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan pola kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

whatsapp image 2021 03 24 at 04.57.23
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat panen jagung program TJPS.

Disebut ekosistem pembiayaan karena program ini dibiayai sepenuhnya oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), lembaga penjaminan (asuransi) serta keterlibatan perusahaan yang berfungsi sebagai off taker yang akan membeli hasil jagung petani.

Klik dan baca juga:  Akselerasi TJPS Jawab Kebutuhan Jagung Nasional

Program TJPS PK diawali dengan sosialisasi pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT kepada pemerintah kabupaten dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan desa serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan para penyuluh pertanian, dll.

Adapun tahapan proses pelaksanaan program TJPS PK, adalah sebagai berikut:

  1. Sosialisasi
  2. Pendaftaran calon wiman dan calon lahan (CW/CL)
  3. Verifikasi CW/CL
  4. Pengajuan CW/CL ke bank penyalur
  5. Verifikasi oleh bank penyalur
  6. Penandatanganan perjanjian pinjaman
  7. Pencairan pinjaman
  8. Penyaluran sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, pengolahan tanah)
  9. Penanaman dan pemeliharaan
  10. Panen dan pascapanen
  11. Pembelian hasil produksi jagung oleh off taker
  12. Pembelian ternak

Untuk kelancaran pelaksanaan program TJPS PK, maka pemerintah memanfaatkan tenaga-tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pendamping lapangan TJPS dibantu anggota TNI/PLRI (Babinsa dan Babinkamtibmas) untuk melakukan berbagai tahapan di atas sekaligus melakukan pelatihan dan pendampingan selama proses pra-tanam hingga pemasaran hasil.

Sarana produksi yang disediakan dalam program TJPS PK adalah: benih jagung hibrida dengan kapasitas produksi minimal 7 ton per ha pipilan kering, pupuk, obat-obatan, pengolahan tanah, sarana pra tanam dan pascapanen, serta tenaga pendamping lapangan. Pembiayaan sarana produksi memanfaatkan skema Kredit Merdeka dari Bank NTT dan skema dana KUR dari himpunan bank Himbara di wilayah NTT.

Seluruh kebutuhan sarana produksi disediakan oleh perusahaan pembeli hasil jagung (off taker) dengan jenis dan spesifikasi sarana produksi ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT.

Hasil produksi jagung petani dibeli oleh off taker dengan harga yang berlaku pada saat pembelian dan tidak melampaui batas harga terendah yang telah disepakati. Pendapatan petani dari hasil penjualan jagung disisihkan 30 persen untuk penyediaan ternak (ternak unggas berupa ayam atau itik, ternak kecil berupa babi atau kambing, dan ternak besar atau sapi).

Integrasi jagung-ternak dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bio-massa tanaman jagung yang terbuang sekian lama menjadi pakan ternak. Skema integrasi jagung-ternak diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan dan menjamin ketahanan ekonomi masyarakat karena dalam kurun waktu satu tahun, terjadi peningkatan produksi jagung, bertambahnya kepemilikan aset ekonomi berupa ternak, baik ternak unggas, ternak kecil maupun ternak besar.

Klik dan baca juga:  Restorasi Pertanian NTT Melalui Program Tanam Jagung Panen Sapi

Kolaborasi pentahelix dalam program TJPS PK

Untuk mencapai standar produksi 7 ton per ha, memanfaatkan sarana produksi yang ada dengan jangkauan sebaran lokasi di seluruh NTT, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Sasaran produksi 7 ton per ha adalah cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan.

Karena itu dibutuhkan kerja kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin semua arahan dan desain dalam program TJPS PK dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu pendekatan kolaboratif adalah dengan konsep pentahelix.

Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Lucky F Koli menyerahkan bantuan pertanian kepada petani di Kabupaten Belu.

Kolaborasi pentahelix atau multipihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media, bersinergi dalam satu kesatuan gerak untuk melipatgandakan input sebagai kekuatan besar yang memiliki daya ungkit dalam menggerakkan pengelolaan sumberdaya lokal (sumber daya manusia, sumber daya lahan dan air, serta sumber daya buatan) untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, melalui penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan.

Dalam model kolaborasi pentahelix diperlukan peran dari masing-masing aktor dalam berkontribusi berdasarkan tugas dan fungsinya. Identifikasi dan peran para aktor dalam program TJPS PK, sebagai berikut:

  1. Akademisi: peran akademisi dalam hal ini Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPTP) NTT, menyiapkan model pertanian terintegrasi (Integrated Farming System) khususnya jagung dengan ternak, kajian penggunaan benih unggul, penggunaan jenis dan dosis pupuk, pola tanam dan formulasi pakan ternak. Universitas Nusa Cendana Kupang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan dan kuliah kerja nyata mahasiswa.
  2. Dunia usaha/bisnis: dunia usaha/bisnis berperan menyediakan kebutuhan masyarakat yang dapat membantu pencapaian tujuan dari program TJPS-PK. Dunia usaha yang terlibat dalam program ini adalah Lembaga Jasa Keuangan untuk menyediakan bantuan modal kerja berupa sarana produksi melalui Kredit Merdeka Bank NTT dan dana KUR dari kelompok bank Himbara, termasuk lembaga penjaminan (asuransi) untuk meringankan risiko kegagalan panen akibat force majeure. Dunia usaha lainnya yang terlibat adalah perusahaan pembeli hasil jagung (off taker) yang berperan untuk menyediakan sarana produksi dan mengumpulkan seluruh hasil jagung masyarakat dengan harga yang berlaku pada saat pembelian, termasuk kesepakatan batas harga terendah.
  3. Komunitas: peran komunitas sebagai akselerator dalam program TJPS PK. Berbagai Komunitas dapat menjadi operator lapangan dalam memelihara sekaligus memberikan masukan atas implementasi program. Unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, memberikan dukungan, perhatian dan membentuk kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya lahan dan air untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman jagung.
  4. Pemerintah: pemerintah bertanggung jawab atas keseluruhan program TJPS-PK, dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Pemerintah juga berperan dalam pengembangan inovasi dan teknologi, dukungan kemitraan publik-swasta, serta memfasilitasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam ekosistem TJPS-PK. Adapun peran pemerintah di antaranya, dinas pertanian menyediakan petunjuk teknis peningkatan produksi jagung, menyediakan alat dan mesin pertanian baik di hulu (alat tanam, traktor, pompa air) maupun di hilir (alat pipil, alat panen, alat pengering) menyiapkan kerja sama operasional para pihak; dinas peternakan menyiapkan petunjuk teknis pemeliharaan ternak, memfasilitasi penyediaan bibit ternak, melakukan pelatihan dan pendampingan bagi petani peternak; dinas perindustrian dan perdagangan memfasilitasi alat dan mesin untuk pengolahan dan memfasilitasi kerja sama pemasaran hasil antara petani dan off taker; dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, memfasilitasi pemanfaatan lahan; dinas PUPR memfasilitasi penyediaan sumber daya air; TNI/POLRI bantuan pendampingan petani.
  5. Media: dalam program TJPS PK, peran media baik media massa maupun media sosial ikut berpengaruh bagi penyebaran informasi terkait perkembangan program. Dampak positif media sebagai penyalur informasi, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petani TJPS PK untuk mempromosikan produksinya dalam waktu yang relatif cepat, mudah dan murah.
Klik dan baca juga:  Gempuran Program TJPS di Sumba Barat Daya Kian Meluas

Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan dari program TJPS PK, adalah: 1) terjadi peningkatan produktivitas jagung menjadi 7 ton per ha, 2) meningkatnya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi petani, 3) terjadi perubahan cara pikir (mindset) masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, 4) meningkatnya luas tambah tanam dan indeks pertanaman (1 kali tanam setahun menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam setahun), 5) meningkatnya pendapatan petani, 6) meningkatnya produktivitas tenaga kerja perdesaan, dan, 7)  memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah.

***

“Kemiskinan adalah fenomena pertanian. Jika pembangunan pertanian dan pangan sukses, kemiskinan di NTT pasti turun.”