Viktor Itu Gubernur Viral, Fenomenal, Kontroversial Tetapi Desisif

Pius Rengka. Dok detakpasifik.com

Meski gelombang dan riak kritikan itu berlangsung tidak lama, tetapi percikan kritik menyiram ke segala lorong gelap birokrasi NTT.

Oleh Pius Rengka, Pemimpin Umum detakpasifik.com

Sudah sejak pelantikannya 5 September 2018, Gubernur Viktor B Laiskodat dan Josef Naesoi telah menunjukkan hal persis sangat berbeda dengan beberapa gubernur sebelumnya (Fernandez, Herman Musakabe, Piet A Talo dan Frans Lebu Raya). Misalnya, dia menyebut Josef Naesoi tidak sebagai Wakil Gubernur, tetapi Gubernur II.

Sebutan Gubernur II untuk Josef Naisoi, jelas-jelas tidak lazim. Berita tentang hal ini pun meluas. Para netizen berakal sakit dan berakal sehat sepertinya kompak “bergabung” dalam satu barisan teriakan dan kritik. Mereka menyambut warta ini gegap gempita. Nada tunggal hanya satu. Sinikal.

Para kelompok “kalah” berpikir jernih (kecuali para academicus) enggan berpikir positif. Mereka seperti mendapat panggung untuk menghujat, mengeluarkan kata-kata hujatan nyaris jauh dari laku adab, malah mengajarkan masyarakat NTT dengan aneka diksi antihumanisme dan amat jauh dari tepian religiositas mumpuni.

Naluri keji, jahanam, dan penularan sejenis penyakit makhluk keturunan kera ganas, sepertinya mendapat arena yang pas. Mereka menyambut sebutan Gubernur II itu dengan cibiran habis-habisan sambil menegaskan bahkan membenarkan bahwa ini provinsi memang telah dipimpin oleh orang yang kurang paham aturan main. Bahkan NTT dipimpin oleh orang yang gemar memainkan aturan.

Warta berita itu disambut para jurnalis media on-line dan diberi tempat yang eye-catching seolah-olah inilah berita paling bernilai dengan pangkat high novelty dan level signifikansinya kuat, bernilai dan tinggi martabat. Sebagaimana lumrah, warta tentang ini pun diracik dengan bumbu aneka kata sifat yang dikait-kaitkan dengan kehidupan masa silam Viktor B Laiskodat. Pembaca pesan dan kesan, juga menyambutnya dengan aneka rupa cara. Reaksi para academicus jauh lebih soft, dewasa dan akademik.

Apa reaksi gubernur? “Santai saja. Asal jangan serang saya bersifat pribadi karena serangan pribadi akan menjadi urusan pribadi nantinya. Tetapi, jabatan gubernur itu adalah jabatan publik. Fungsi dan bekerjanya jabatan itu boleh dan bahkan perlu (harus) dikritik terutama terkait kebijakan pembangunannya. Jika pembangunan dikerjakan tidak becus, wajiblah dikritik,” begitu ucapnya tatkala saya bertanya.

Viktor Bungtilu Laiskodat.

Badai viral berikut muncul lagi. Demi mengkonkretkan misi reformasi birokrasi, Gubernur Viktor “mengistirahatkan sementara” 15 pejabat eselon dua sambil mereka menanti tempat pengabdian yang baru dan pas kapasitas. Dia menilai, jabatan dan pejabatnya perlu dikoreksi agar akselerasi pembangunan berjalan lancar. Lainnya ganti posisi. Bahkan demi mulusnya sirkulasi birokrasi itu, Viktor Laiskodat mengangkat dan menunjuk Ina Laiskodat (begitu ibu ini biasa disapa) menjadi Kepala Badan Kepegawaian Provinsi NTT. Gubernur NTT mau agar birokrasi berjalan cepat, tepat dan bersih.

Maka, Henderina Sintince Laiskodat, Sp., M.Si, memanggul mandat ini dengan kuat-kuat. Ina bekerja serius, dicahayai hati nan jernih, jujur tulus lurus dan ber-kudus tugas. Kata kuncinya, cepat, bersih dan tepat.

Cepat artinya segala jenis dan bentuk urusan kepegawaian harus dipastikan tidak bertele-tele apalagi berlama-lama, atau sengaja diperlama entah demi atau atas nama apa pun. Tentu saja, prinsip manajemen moderrn dan spirit moral manajerial terbaik patut diuji fakta empirik nantinya. Cepatkah? Tidak berlama-lamakah?

Bersih artinya sirkulasi birokrasi jauh dari anasir ongkos atau sejenis penyakit rent seeking. Penyakit rent seeking itu gampangnya begini: “Kalau bisa diperhambat/diperlambat mengapa harus dipercepat? Atau urusan yang seharusnya cepat, perlu diperhambat”.

Baca juga: Atas Nama Rakyat Dia Ikut

Baca juga: NTT Baru: Manfaatkan Kekayaan, Bangkit dari Kemiskinan

Itulah rent seeking karena para rent seeker membutuhkan sesuatu yang tidak diucapkan sebagai motif laten. Sesuatu yang laten itu dapat berwujud uang, penghormatan atau juga mungkin sejenis balas dendam kampungan.

Konon, katanya, NTT pernah berada dalam sejarah situasi rent seeking itu. Untuk mendapat jabatan, katanya, orang harus keluarkan ongkos. Lebih celaka lagi karena para pemainnya tidak sedang berada dalam lingkungan birokrasi, tetapi mereka adalah pemain sayap pencari nafkah yang berada di luar birokrasi. Tetapi di era Ina Laiskodat, katanya, bersih. Tidak ada neko-neko dan main-main.

Tepat, berarti sesuai aturan main dan tidak boleh memainkan aturan, apalagi memainkan nasib orang. Hukum adalah rujukan utama. Maka, sejak kepemimpinan Viktor Laiskodat sirkulasi birokrasi tidak lagi bernuansa pertimbangan keseimbangan etnis, agama dan ideologi politik, tetapi mutlak berdasarkan ketepatan hukum.

Viralisasi gosip untuk kasus di birokrasi NTT ini terhenti dengan sendirinya. Dan, kalangan birokrat Provinsi NTT tahu, Ibu Ina Laiskodat terus bekerja tepat, cepat, seturut peraturan.

Namun, badai kritik datang dari segala arah mengarah ke Gubernur Viktor B Laiskodat. Disebutkan gubernur nepotisme karena mempromosikan keponakannya sendiri untuk jabatan-jabatan itu. Meski gelombang dan riak kritikan itu berlangsung tidak lama, tetapi percikan kritik menyiram ke segala lorong gelap birokrasi NTT.

Semua orang kemudian “diam”, tutup mulut, kancing bicara, ketika Badan Kepegawaian NTT, justru menjadi salah satu contoh terbaik (good practices) dalam pengelolaan kelembagaan administrasi di pemerintahan Provinsi NTT selain Badan Perijinan Satu Pintu yang dikendalikan Marsianus Djawa, anak Nagekeo itu dan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Ruth Laiskodat yang adalah juga keluarga dekat Viktor B Laiskodat.

Gosip yang disebarkan di lorong-lorong politik akhirnya redup. Para juru viral itu akhirnya menemukan satu jawaban kunci bahwa di dalam urusan penempatan birokrat, Gubernur NTT tidak peduli dengan latar belakang etnik, agama atau ideologi politik.

Gubernur hanya suka kepada para pegawai yang bekerja cepat, tepat dan bersih. Itu syarat mutlak. Siapa pun dia dan apa pun latar belakangnya.

Moratorium

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, menerbitkan dua moratorium. Satu, moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kedua, moratorium tambang di NTT.

Moratorium TKI disambut khalayak luas cukup gegap gempita. Berita tentang moratorium viral. Terlebih para aktivis kemanusiaan. Mereka fokus menangani masalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan atau dalam negeri. Moratorium ini terkesan tidak diterima baik oleh para pebisnis tenaga kerja. Apalagi para calo dan pedagang palsu kartu tanda penduduk. Mereka tidak nyaman.

Moratorium tenaga kerja ini berbahaya. Para perusahaan pebisnis tenaga kerja menganggap moratorium TKI adalah sebuah keputusan politik yang perlu diselesaikan dengan mekanisme politik pula. Sedangkan, para aktivis yang konsen dengan nasib TKI NTT membara marah lantaran seiring berlakunya moratorium itu justru arus pemulangan mayat manusia ke NTT tidak juga berhenti. Hingga kini gerakan menuntut Pemerintah Provinsi NTT agar pemerintah segera koreksi kebijakan moratorium itu. Moratorium harus lebih presisif menangani kasus ini. Badai viral pun meluas. Ejekan ke pemerintah provinsi, tidak sepi.

Gubernur menjawab reaksi publik ini, tidak  langsung. Gubernur menggalang kekuatan pemuda agar terlibat dalam program dan kegiatan pembangunan terutama pembangunan pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan.

Menurut gubernur, teori hukum pasar berlaku pada konteks TKI. Ada daya tolak dari NTT karena kondisi dan situasi sosial ekonomi tidak menjanjikan. Sedangkan daya tariknya sangat kuat, karena narasi yang dibangun para TKI sendiri yang menyebutkan pengalaman mereka menjadi TKI sangat menjanjikan.

Gaji besar, jaminan sosial baik. Jaminan hidup enak itu ditiup kian kencang oleh para pebisnis tenaga kerja. Mereka pun menciptakan narasi yang diteruslanjutkan oleh para agen atau kaki tangan pebisnis tenaga kerja ke kampung-kampung. Lalu terjadilah keterangan dan data diri palsu dst…. Para aparatur negara di level kampung dan desa ikut bermain.

Klik dan baca juga:  Pembangunan Infrastruktur di Pulau Semau Luput dari Perhatian Pemerintah

Menurut gubernur, pemerintah tidak boleh hanya menjawab gejala ini hanya dengan narasi. Pemerintah harus membangun skenario pembangunan yang presisif konkret agar problem multidimensional rakyat NTT terselesaikan. Upaya perbaikan ekonomi NTT berjalan terus.  Pada konteks itulah pula rencana gagasan mengirim ribuan anak muda ke luar negeri diperlukan. Rencana pengiriman anak muda ke luar negeri belum maksimal  fungsional, karena dihambat  Covid-19 dan kemampuan bahasa asing relatif lemah. Tetapi, sindiran kalangan netizen tidak reda.

Kemudian, Gubernur NTT mengatakan, Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional ditutup sementara. Perintahnya itu adalah kebijakan pemprov. Tujuannya agar konservasi satwa komodo dan eskosistemnya dijaga dalam rangka meningkatkan nilai wisata komodo.

“Kebijakan penutupan Pulau Komodo merupakan langkah penting untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” katanya di Kupang. Menurutnya, penutupan Pulau Komodo untuk mengangkat harkat martabat masyarakat NTT sekaligus pelestarian lingkungan hidup.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Wayan Darmawa mengatakan, pemerintah provinsi menutup sementara Pulau Komodo karena tidak ingin nasib satwa komodo seperti di Pulau Padar. “Komodo di Pulau Padar sudah nyaris punah total. Kasus ini menjadi salah satu alasan mendasar Pemerintah Provinsi NTT ingin Pulau Komodo direvitalisasi agar nasib biawak Komodo tidak sama dengan di Pulau Padar,” katanya.

Populasi komodo di Pulau Padar antara 1980 hingga 1990-an masih banyak. Namun, seiring perjalanan waktu, satwa tersebut kian punah akibat perburuan liar hewan yang menjadi rantai makanan komodo maupun perubahan lingkungan akibat pembakaran hutan. Karena itu, kata Wayan Darmawa, pemerintah provinsi menginginkan populasi komodo di Pulau Komodo tidak boleh mengalami nasib serupa dengan di Pulau Padar. “Sudah ada indikasi penurunan populasi maupun praktik perburuan liar masih terjadi,” katanya.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar, peningkatan ekosistem dan rantai pasokan makanan. Selain itu dilakukan penataan satu pintu masuk ke TNK, kemitraan pengelolaan dengan pemerintah pusat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menghuni pulau-pulau di dalam kawasan tersebut.

Reaksi masyarakat tidak sepi. Serangan media online bergelombang bak air bah. Walhi NTT menilai wacana merelokasi warga yang mendiami Pulau Komodo merupakan kekeliruan besar. Mereka menganggap usulan Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat, tidak punya alasan kuat untuk diterima publik.

Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur Walhi NTT, kepada media Liputan6.com mengatakan, apa yang dilakukan Viktor B Laiskodat salah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Permen LHK No 07 Tahun 2016 dijelaskan bahwa unit pengelolaan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berada di bawah  tanggung jawab Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Umbu Wulang menyebutkan, Permen itu jelas menyatakan, pemerintah daerah tidak dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada Taman Nasional Komodo. Tujuan penutupan Pulau Komodo menurut Gubernur NTT untuk menata ketersediaan pangan komodo dan menata taman bunga agar terlihat lebih indah menurut dia, spirit-nya bukan untuk pelestarian komodo, tetapi bagaimana menyiapkan komodo sebagai objek yang punya nilai jual untuk kepariwisataan.

Ia menyesalkan pernyataan Gubernur NTT yang menyatakan penduduk Pulau Komodo merupakan penduduk liar. Jika diurutkan ke belakang, jelas bahwa sebelum penetapan TNK, Pulau Komodo merupakan hak ulayat masyarakat setempat.

“Setelah ditetapkan sebagai TNK, masyarakat yang menetap di Pulau Komodo dianggap sebagai penduduk liar. Ini tidak dapat dibenarkan. Masyarakat yang hidup di Pulau Komodo tentu tidak memiliki hak milik atas tanah, sebab Pulau Komodo telah ditetapkan sebagai TNK,” ucapnya.

Pariwisata, Kawan atau Lawan?

Menurut Walhi, jika Gubernur NTT merasa masyarakat tersebut tidak punya hak atas tanah, maka negara sudah sepatutnya mencabut status kawasan Taman Nasional Komodo dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi permukiman warga.

Baca juga: Pariwisata Labuan Bajo Kini Kembali Bergeliat

Umbu menilai, pelestarian komodo tidak perlu dilakukan dengan cara merelokasi masyarakat yang hidup di dalam pulau tersebut. Sebaliknya, masyarakat harusnya menjadi benteng terdepan dalam upaya pelestarian komodo.

Hal ini penting, kata Umbu Wulang, sebab NTT memang tidak punya ahli komodo. Namun, masyarakat setempat secara alamiah tahu seluk-beluk kehidupan komodo, sehingga mereka penting dalam peran pelestarian hewan langka tersebut.

“Untuk wacana relokasi masyarakat yang hidup di Pulau Komodo perlu dikaji lebih dalam. Sebab, hal-hal yang selama ini dapat mengganggu kelestarian komodo adalah hal-hal yang bukan berasal dari masyarakat. Justru hal-hal yang mengganggu kelesatarian komodo selalu datang dari luar,” katanya.

Umbu menambahkan, maraknya pembangunan pariwisata dan target kunjungan wisatawan yang begitu tinggi berpotensi mengganggu kehidupan komodo. Sebab, komodo memiliki sifat soliter yang selalu ingin menjauhi keramaian atau dengan kata lain komodo merasa terusik jika ada keramaian.

Selain itu, maraknya penjualan komodo juga merupakan hal yang dapat menganggu kelestarian hewan itu. Praktik legal jual beli komodo yang disinyalir melibatkan jaringan internasional ini terjadi sudah lama. Ada kesan pembiaran terhadap aktivitas itu.

“Dalam hal ini tentu yang bertanggung jawab adalah TNK sebagai pengelola. Hal ini juga membuktikan bahwa pengelola TNK tidak serius mengurus TNK. Lalu, apa alasan yang kuat untuk merelokasi masyarakat dari Pulau Komodo? Tentu tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar kebijakan merelokasi penduduk masyarakat yang hidup dalam Pulau Komodo,” katanya.

Pernyataan Umbu Wulang disambut khalayak ramai dan, sebagaimana biasa, berita dan diskursus tentang Pulau Komodo ini meluas, viral dan sekaligus fenomenal kontroversial. Tetapi semua orang tahu, Pulau Komodo kemudian berubah menjadi objek pengelolaan konkuren pemerintah pusat dan provinsi.

Dari ceritera Pulau Komodo ini jelas tampak bahwa kutukan banyak kalangan atas perintah Gubernur menutup Pulau Komodo, memang viral, fenomenal dan kontroversial, tetapi serentak dengan itu desisif karena siar penutupan Pulau Komodo berakhir pada kesepakatan pengelolaan Pulau Komodo secara konkuren.

Baca juga: Menteri Erick Thohir dan Gubernur NTT Berkomitmen Membangun Labuan Bajo

Hasil yang diperoleh bakal dibagi rata antara pemerintah pusat dengan Provinsi NTT. Itu berarti, proporsi keuntungan pengelolaan Pulau Komodo dan sekitarnya masuk ke kas pemerintah pusat dan ke kas daerah Provinsi NTT. Seterusnya yang harus dikawal ketat ialah tata kelola lingkungan agar satwa liar komodo tidak punah, kondisi lingkungan alam lain pun nyaman dan lestari.

Viralisasi berita, peristiwa, aksi dan ceritera tentang Viktor B Laiskodat tidak berhenti di sana. Ceritera Viktor Laiskodat menantang petinju Chris John pun meluas. Bukan hanya glorifikasi yang datang, tetapi sindiran dan olok-olokan tidak sepi. Para petugas olok menyebutkan, apa yang dilakukan Viktor B Laiskodat hanya merepresentasi minat dan bakat bawaannya sebagai ‘tukang pukul’.

whatsapp image 2021 08 16 at 20.17.24
Gubernur NTT Viktor B Laiskodat (kiri) bersama Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi (kanan).

Kemudian, Viktor bernyanyi sebuah lagu Ambon. Warta peristiwa ini meluas, viral dan disambut acungan jempol. Tetapi, lainnya menyambutnya dengan cibiran.

Terkesan kalangan pencibir ini tidak sempat jedah karena kelebihan daging bibir. Tetapi, ketika Gubernur Viktor menginap di kampung di Pulau Solor, Flores Timur, menginap di rumah rakyat di Balauring, Lembata, menginap di rumah Kepala Desa di Colol Manggarai Timur, menginap di Fatumnasi, TTS, atau menginap di penginapan SVD di Seminari Mataloko, Ngada, atau menginap di penginapan Rp 150.000/hari di Lembor, Manggarai Barat, dan menginap di rumah rakyat di Pulau Pantar paska Seroja, para juru cibir seperti kehabisan bibir.

Klik dan baca juga:  Pemerintahan Terbelah dan Arti Pentingnya Kepemimpinan

Berita menginap ini tidak viral, dan bahkan jika pun toh diberitakan disambut seperti tak ada peristiwa penting. Memang peristiwa menginap di rumah-rumah sederhana itu mungkin bukan hal fenomenal, apalagi kontroversial, tetapi pada konteks pengetahuan kita tentang kapasitas aktual Viktor Laiskodat, merupakan sesuatu yang penting.

Bagi Viktor B Laiskodat pribadi, menginap di rumah rakyat adalah hal biasa, sebagaimana hal-hal lain juga sesungguhnya sangat biasa-biasa saja. Viktor berpendapat, semua hal yang dilakukannya itu adalah hal sangat biasa. Katanya, pejabat gubernur menginap di rumah rakyat itu haruslah dianggap biasa dan dibiasakan agar pemerintah tahu persis kesulitan riil rakyat. Kesulitan rakyat itu bukan hanya riil melalui pernyataan para pejabat atau siapa pun yang mendengar dari jauh, tetapi kesulitan riil rakyat dalam kenyataan karena dilihat, dirasakan dan dihayati.

“Saya menginap di rumah rakyat, supaya saya tahu persis apa kesulitan riil mereka. Apa keluhan riil dan tuntutan utama mereka. Saya tidak suka mendengar kesulitan rakyat itu riil hanya melalui pernyataan para pejabat atau informasi dari siapa pun itu, tetapi saya harus tahu persis kesulitan riil rakyat melalui kenyataan karena saya sendiri melihat, mendengar dan merasakan langsung. Jadi, bukan katanya, katanya, dengarnya begitu dan lain-lain,” ujar Viktor Laiskodat di Lembata.

Viralisasi Semau

Lalu, datanglah peristiwa pertemuan koordinasi lintas sektor di Semau. Framing ceritera yang dibangun para netizen melalui media online dan media grup WhatsApp bahwa pertemuan di Pulau Semau itu adalah “pesta pora”.

Kata-kata “pesta pora” itu meluas.  Sepertinya diyakini khalayak. Kemudian warta pesta pora itu didorong sekuat tenaga supaya diyakini banyak kalangan nun jauh di mana-mana dan ke mana-mana bahwa Gubernur Viktor ke Otan Pulau Semau itu hanya untuk menyelenggarakan pesta. Pora lagi.

Peristiwa Pulau Semau diracik dan dimasak sedemikian rupa dengan kesimpulan inti bahwa pertemuan Semau semata-mata untuk pesta pora. Framing pesta pora itu dipompa habis-habisan, digelar sejadi-jadinya, dan semacam sedikit terkesan ada oknum pengidap sakit jiwa, karena ada di antaranya seperti tidak perlu peduli lagi dengan makna utama pertemuan Semau yang digelar bersama Bank NTT dengan para bupati walikota se-Nusa Tenggara Timur itu.

Peristiwa itu digoreng semacam menggoreng telur ayam atau menggoreng jenis telur lainnya, tidak lagi digoreng dengan metode menggoreng telur ceplok, tetapi dijadikan telur dadar, lebar meluas mengisi seluruh wadah gorengan. Sehingga menjadi tidak jelas mana kuning mata putih dari telur ayam yang digoreng itu.

Baca juga: Meski Pandemi Covid-19, Gubernur Tetap Berjuang Tingkatkan Perekonomian Daerah

Intinya, kritik peristiwa Pulau Semau adalah sejenis “kesombongan” gubernur, dan semacam sikap tidak peduli dengan nasib rakyat NTT yang sedang menderita karena didera Covid-19 dan badai Seroja 5 April 2021.

Peristiwa itu viral. Peristiwa pertemuan di Semau itu diviralisasi, difabrikasi dan diamplifikasi amat sangat luas dan jamak. Tujuannya, supaya meyakini khalayak penonton dan pembaca bahwa peristiwa di Pulau Semau itu benar pesta pora fenomenal dan kontroversial.

Angel atau segi atau sudut pandang atau perspektif para juru tulis di sebagian kecil media online dan tafsir sinikal di media WA grup, memberi pesan tegas bahwa konteks peristiwa Semau hanyalah pesta pora itu. Padahal semua ceritera itu salah total dan mutlak menyesatkan.

Liputan tentang skema inti seluruh pertemuan, tidak disiarkan viral karena motif para penulis narasi terbimbing untuk menggerakkan dan membangun perspektif serba terbatas. Perspektif kemudian membelokkan konteks apalagi konten.

Kalangan peramai sosial, mengutuk, manghardik dan menghakimi semata-mata ke arah Viktor B Laiskodat. Sepertinya, naluri ganas psikopatik “menyembelih” Viktor B Laiskodat dengan diksi bebas guna untuk penggunaannya.

Video disebarkan khusus pada urusan musik dan persis saat ketika wakil gubernur tidak sedang memakai masker. Gambar itulah yang dihempaskan ke tepian segala penjuru, viralisasi demi urusan fenomenalisasi, agar terkesan kontroversial, tetapi tidak menghasilkan desisifikasi apalagi glorifikasi pembangunan.

Padahal, sejatinya pertemuan Semau adalah pertemuan taktis strategis konsolidasi kekuatan lintas pilar pembangunan di NTT. Tujuannya agar NTT tak terjebak di dalam kubangan penderitaan dan gagap menyusul Covid-19 dan badai Seroja 5 April 2021 itu.

Perihal viralisasi dan fenomenalisasi peristiwa pertemuan Semau, ditanggapi Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat, dengan tersenyum. Marahkah dia? Tidak. Jengkelkah dia, sama sekali tidak. Reaksi Viktor atas semua “kegaduhan” itu sebagaimana berikut ini.

Viktor mengingatkan saya. Pada diskusi terbatas sepekan setelah peristiwa Semau viral, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat mengatakan, mencermati dan memengerti peristiwa viralisasi Pulau Semau dan terutama reaksi atas peristiwa itu, kita bercermin pada kisah Julius Cesar jaman Romawi Kuno.

Dikatakan, ketika Julius Cesar memilih Cleopatra sebagai permaisuri, orang ramai ribut riuh bukan main. Akibatnya, Cleopatra naik daun ke panggung publik. Cleopatra kesohor ke mana-mana. Tetapi Julius Cecar tenggelam atau redup sejenak karena viral kisah tentang Cleopatra. Lalu, apa yang kemudian terjadi dalam perjalanan sejarah Romawi? Julius Cesar maupun Cleopatra sama-sama dikenal hingga melampaui batas jamannya. Dialah yang dikenal dengan motto hebat itu veni vidi vici. Saya datang, saya melihat dan saya menang. Meski Julius Cecar tenggelam dalam lautan popularitas Cleopatra, tetapi Julius Cecar tak kekurangan sedikit pun.

pengukuhan tpakd kota kabupaten se ntt
Gubernur NTT saat mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Timur di Semau, Kabupaten Kupang, Jumat (27/8/2021). Foto/Pos-Kupang/Ryan Nong.

“Maka perihal pertemuan di Otan Pulau Semau, biarkanlah saja saya dihajar. Saya mungkin diredupkan dan ditepikan sejenak. Tetapi toh, saya pastikan bahwa saya pastilah tidak bakal kekurangan sesuatu apa pun hanya karena diceriterakan buruk entah oleh siapa pun di media apa pun. Percayalah kraeng Pius, setelah ini Pulau Semau akan dikenal luas seluas-luasnya justru karena disebarluaskan oleh para sahabat kita itu. Mereka sungguh mencintai NTT. Karena itu, kita malah perlu dan bahkan wajib berterima kasih kepada para pembuat viral. Mereka adalah kumpulan orang-orang baik hati yang rela dan setia membantu NTT dengan cara mempromosikan destinasi pariwisata Pulau Semau tanpa dibayar sepeser pun. Itulah seharusnya menjadi tugas moral tiap rakyat NTT, yaitu dengan rela mempromosikan semua destinasi pariwisata, kapan dan di mana pun serta kepada siapa pun. Cara promosi boleh berbeda. Motif awal promosi mungkin pula berbeda, tetapi tujuan promosi tetap harus menjadi spiritualitas gerakan pembangunan karena optio fundamentalis kita bersama adalah pembebasan rakyat NTT dari penderitaannya. NTT telah lama menjadi hamba yang terpenjara akibat kemiskinannya,” ujarnya serius.

Seperti ramalan Gubernur NTT Viktor, seminggu berselang, saya ditelepon para sahabat dari Jogya, Jakarta dan Semarang. Nadanya sama. Bertanya, di manakah letak Pulau Semau itu? Bagaimana akses menuju ke sana. Mereka ingin sekali datang ke Pulau Semau. Informasi yang diperoleh dari gambar pantai latar peristiwa Semau, mengesankan. Mereka tidak sedikit pun menyebutkan apa pun tentang pesta pora yang diviralkan para pembantu umum itu. Mereka justru fokus pada keindahan pantai Pulau Semau sebagaimana tampak dalam gambar yang disiarkan.

Belakangan masih hangat di ingatan kita, peristiwa Sumba Timur. Intinya, Gubernur berang karena berbeda sudut pandang secara diametral dengan rakyatnya sendiri. Pesan yang keluar ke publik seperti begitu.

Klik dan baca juga:  SMSI NTT Akan Gelar Diskusi Publik, Merefleksi Empat Tahun Kepemimpinan Viktor-Jos

Opini yang dibangun ialah ini. Gubernur menghina rakyat Sumba dengan kata monyet. Bahkan diopinikan bahwa ucapan gubernur itu beraroma rasis sentimen etnik atau sejenisnya. Video pun disebarluaskan demi pesan dan kesan presisif.

Kata monyet yang diucapkan gubernur terarah dan diarahkan kepada satu orang, lalu digoreng sedemikian rupa seolah-olah kata itu diucapkan Gubernur Viktor untuk semua orang Sumba. Itu persis sama, misalnya, sahabat saya orang Kupang marah dan mengatakan: “Oe kode Pius Rengka, kau setan” sambil buang ludah. Maka kalimat itu dan kelakuannya diopinikan kalangan lain yang memiliki kelainan, seolah-olah semua orang Flores itu setan karena saya berasal dari Flores, Manggarai.

Atau jika kata kode dan setan itu diucapkan oleh seorang Eropa atau Amerika, maka kata setan dan kode itu ditafsir tidak lagi hanya diarahkan kepada saya pribadi, tetapi diarahkan kepada semua orang Indonesia bahkan mungkin orang Asia.

Scaling up tafsir sedemikian memang mudah menyulut kemarahan terutama di dalam kultur kerumunan gagasan. Jika kita masing-masing kurang bersedia menarik diri dari lalu lintas kerumunan ide, maka yang akan terjadi adalah kita sendiri terbimbing dalam ide kerumunan. Pada konteks era digital memang patut dipahami, karena keserentakan dan kesegeraan informasi menjadi tabiat utama era ini.

Setiap penerima informasi bukan berusaha menemukan ruang, tetapi berusaha merebut diri sendiri untuk masuk ke dalam ruang keramaian hilir mudik informasi.

Persepsi kerumunan diolah kurang lengkap memang kerap mudah mengalami scaling up tanpa lanskap gagasan. Maka, bukan hanya orang yang dikatai monyet itu saja yang mungkin marah, tetapi malah orang lain di luar sana justru dikonstruksi dan ditarik-tarik sedemikian rupa oleh wacana supaya semua para sahabat satu Pulau Sumba dan para diaspora Sumba marah. Bukan hanya itu, kasus Sumba Timur relatif berhasil mengundang solidaritas dan menarik perhatian semua orang lain.

Media online pun menabuh tambur hambur-hambur dengan aneka narasi, mengamplifikasi peristiwa itu dengan sejenis glorifikasi aneh tanpa berceritera konteks dan konten secara utuh. Apalagi jika ada yang malas untuk menarik peristiwa itu sampai ke latar belakang sejarah dan merajut sejarah ke depan sekaligus untuk menemukan keutuhan peristiwa atau untuk menemukan status ontologisnya.

Yang diminta dari kita semua sesungguhnya bukan maaf, tetapi pemahaman. Bukankah pengertian dan atau pemahaman tidak boleh berhenti di situ, hanya sebagai pengetahuan filosofis misalnya, tetapi juga pemahaman berpeluang menjadi aksi untuk membedah problem multidimensional  kemiskinan semua kita? Kita semua diundang untuk membantu pembuatan model-model abstrak dari realitas guna membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik, tetapi pemahaman amat sangat tidak cukup tanpa aksi lapangan dalam kerangka problem solving tadi. Para ilmuwan sosial mengatakan teori tanpa kerja empiris adalah hampa, tetapi data empiris tanpa teori adalah buta.

Di sinilah pentingnya gugatan dan kritikan Ketua Walhi NTT, Umbu Wulang belum lama ini melalui kritiknya yang mengatakan, DPRD NTT mati angin ketika gubernur angin-anginan. Cara kritik itu masuk panggung pikiran justru karena metode yang dipakai menggunakan diskursus sehat dengan tarung data yang komprehensif pada arena masyarakat sipil versus negara dan pasar.

Saya kira diskursus tentang hal ini patut dipelihara di NTT untuk kemudian melahirkan para pemikir, bukan sekadar pemicu gaduh yang suka riuh buih ombak, yang berpikir multidimensional, dengan moral vocation yang sama yaitu pembebasan rakyat NTT.

Desisif

NTT merajut lembar sejarahnya dengan patahan tahapan pembangunan. Jalan provinsi rusak sangat berat 906 km, tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Pada target kepemimpinan Viktor Jos, jalan provinsi harus tuntas dikerjakan akhir 2022. Setelah itu, pemerintah provinsi menuju ke pembangunan air dan listrik untuk pemenuhan kebutuhan rakyat akan air minum dan listrik.

Di Sumba Timur bagian selatan, sebagai misal. Semua orang di situ tahu persis, bahwa Sumba Timur bagian selatan, tidak pernah disentuh pembangunan jalan provinsi. Gubernur Viktor menyelesaikan jalan itu tanpa proses viralisasi. Rakyat dan para Umbu dari tujuh kecamatan di kawasan selatan Sumba Timur itu kemudian mendaulat dan mengangkat secara adat Viktor B Laiskodat menjadi Ketua Gerakan Perubahan Sumba. Peristiwa itu disaksikan Sekda Sumba Timur, Domu Warandoi, para pejabat penting dan beberapa anggota DPRD Sumba Timur.

Di Kabupaten Sumba Tengah, sama saja. Sejak Indonesia merdeka (dulunya Sumba Tengah bagian Kabupaten Sumba Barat) tak dikenal sebagai lumbung pangan (khusus padi). Tetapi, sejak kepemimpinan Viktor Jos, 5.000 ha sawah dibuka. Viktor tidak henti-hentinya mendorong Bupati Paulus Kira dan para kepala desa dan Umbu di sana untuk segera membuka lahan sawah.

Resistensi kuat. Karena, bagi masyarakat Sumba Tengah padang itu penting untuk penggembalaan ternak. Apalagi air tak punya. Tetapi, Viktor mendesak dengan memberi keyakinan bahwa air aka nada dengan teknologi yang tepat. Maka, sawah pun jadilah. Direncanakan, musim tanam dan panen dua kali tiap tahun. Luas areal sawah yang dibuka menuju 10.000 ha. Itu artinya, luas sawah di Sumba Tengah lebih luas dua setengah kali lipat dari luas areal sawah Lembor, Manggarai Barat.

Dokumen sejarah Sumba Tengah pasti mencatat dengan tebal-tebal, ketika Presiden Jokowi, datang ke sana. Beliau membabtis Sumba Tengah sebagai lumbung food estate. Demi Sumba, dan tentu saja demi pembebasan NTT, Pulau Sumba dipilih sebagai pusat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia. Sumba adalah satu dari tiga pulau terpanas di Indonesia selain Timor dan Sabu.

Di dunia persilatan kejahatan korupsi, NTT pernah dikenal luas sebagai provinsi terkorup ketiga di Indonesia versi ICW. Tetapi kini, sejarah negeri ini mencatat, NTT telah berhasil membukukan dirinya sebagai satu dari lima provinsi dengan pengendalian korupsi terbaik. Bahkan NTT urutan tiga terbaik di Indonesia.

Baca juga: Covid-19, Seroja dan Pembangunan di NTT

Baca juga: Pembangunan Jalan Menuju Pembebasan Rakyat dari Penjara Jalan

Di dunia permalingan hewan, sama saja. Para maling hewan di Sumba mati langkah. Bahwa ada saja satu dua orang masih curi ayam kampung di rumah saya, tentu tidak menjadi bagian yang mesti diurus Viktor Jos.

Sawah garam industri, pernah remuk total karena bencana Seroja 5 April 2021, tetapi Juni 2022, direncanakan panen perdana garam industri salah satu terbaik di Indonesia dengan harapan, Seroja tidak datang lagi. Hal serupa dengan proyek ikan kerapu. Remuk lantaran dihajar Seroja, tetapi kini perlahan tetapi pasti bangkit lagi. “Bencana alam tidak boleh menjadi alasan untuk kita kehilangan ikhtiar,” ujar Gubernur Viktor.

Masih ada masalah? Memang masih banyak. Tetapi, pemerintahan decisive adalah tugas konstitusional  negara. Rakyat wajib mengontrol. Itu memang hukum besi negara demokratis. Cara kita kontrol kekuasaan niscaya memantulkan kelas peradaban kita. Dan, adalah kita juga sebagaimana motto Bapak NTT, El Tari. Kata Beliau, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi.

Selamat memasuki Natal dan Tahun Baru. Kiranya kita semua menjadi baru dan diperbarui melalui refleksi Natal yang mengagumkan itu.

 

(dp)

Facebook Comments Box